Peta Spasial dan Analisis Tipologi Mangrove Riau 2024: Dinamika Perubahan, Tekanan Antropogenik, dan Implikasinya untuk Konservasi

Ringkasan: Ekosistem mangrove di Provinsi Riau merupakan benteng utama bagi garis pantai timur Sumatera, memberikan layanan ekologi dan ekonomi krusial seperti perlindungan pantai, penyaring polutan, dan kawasan pengasuhan biota perikanan bernilai ekonomi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ekosistem ini menghadapi tekanan berat akibat konversi lahan untuk perkebunan kelapa sawit, tambak, serta abrasi pantai yang masif. Untuk memperoleh gambaran terbaru, pemetaan mangrove tahun 2024 menggunakan citra satelit Sentinel-2 dan digitasi manual on-screen di ArcGIS Pro. Hasilnya, total luas mangrove Riau tercatat 221.489 hektar, dengan dominasi terbesar di Kabupaten Indragiri Hilir (56,8% dari total provinsi). Selain itu, penyebaran mangrove teridentifikasi di 43 pulau, baik dalam bentuk fringing, riverine, hingga overwash mangroves, dan ditemukan keunikan morfologi seperti penetrasi ke hulu sungai dan formasi delta masif di Indragiri Hilir.

Pemetaan detail juga menyoroti dinamika zona transisi (ekoton) antara mangrove dengan tambak maupun perkebunan sawit, yang menjadi area paling rentan terhadap degradasi dan konflik lahan. Validasi spasial terhadap citra beresolusi tinggi menghasilkan tingkat akurasi pemetaan hingga 92,4% dengan Kappa 0,89, menunjukkan reliabilitas tinggi. Perbandingan dengan data historis Peta Mangrove Nasional 2021 (231.438 ha) menunjukkan penurunan signifikan seluas 9.949 hektar hanya dalam tiga tahun, dengan laju deforestasi mencapai 3.316 ha/tahun, lebih tinggi dibandingkan rata-rata dua dekade sebelumnya. Laju kehilangan ini mempertegas urgensi konservasi di tengah lemahnya kontrol kebijakan dan konflik agraria yang masih tinggi.

Tekanan utama terhadap mangrove Riau berasal dari konversi lahan berskala besar dan abrasi pantai, yang secara sinergis mendorong spiral degradasi, mengakibatkan hilangnya aset ekonomi dan ekologi bagi masyarakat pesisir. Peta hasil penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen ilmiah, tetapi juga sebagai alat advokasi bagi masyarakat dan pembuat kebijakan, memperkuat posisi dalam negosiasi tata ruang, penyelesaian konflik, serta evaluasi efektivitas rehabilitasi mangrove. Metode digitasi manual memberikan akurasi tinggi untuk baseline spasial, namun untuk pemantauan jangka panjang, pendekatan hibrida dengan algoritma klasifikasi otomatis dan validasi manual sangat disarankan. Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa perlindungan mangrove harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pesisir Riau, dengan pemantauan spasial berkelanjutan sebagai landasan pengambilan keputusan berbasis data.